Harianwarna.ID, KOTABUMI – Total pendapatan daerah Lampung Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 ternyata hanya berada di angka Rp1.775.728.271.783,96. Jumlah ini tidak sesuai harapan Pemkab Lampung Utara yang memperkirakan total APBD mereka akan‎ mencapai angka Rp1.979.537.340.202,00.

“Pendapatan daerah tahun 2019 sebesar yang diperkirakan mencapai Rp1,9 Triliun hanya terealisasi sebesar Rp1,7 Triliun,” terang Plt. Bupati Budi Utomo dalam sidang paripurna DPRD dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, di gedung legislatif, Rabu siang (15/7/2020).

Budi menjelaskan, pendapatan sebesar itu terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.102,5 Miliar, pendapatan pajak daerah Rp25,5 M‎, hasil retribusi daerah Rp2,2 M ‎pengelolaan kekayaan daerah Rp8,7 M, ‎lain – lain pendapatan asli daerah Rp66 M.

Kemudian, bersumber dari dana perimbangan sebesar ‎Rp1.2 Triliun, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp13,1 M. Berikutnya, berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp981,7 M, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp244,5 M.

Adapun sumber lainnya berasal dari lain – lain pendapatan yang sah sebesar Rp81,3 M. Lain – lain pendapatan yang sah ini terdiri dari pendapatan lainnya Rp157,9 juta, pendapatan hibah Rp81,2 M.

Dalam laporan pertanggungjawaban mengenai APBD itu, Budi menuturkan, pendapatan daerah ini digunakan belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang nilainya mencapai Rp1,6 T.

Besaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja operasi Rp1,7 T. Adapun rincian dari belanja‎ operasi ialah belanja pegawai Rp894,3 M, belanja barang dan jasa Rp323,7 M, Belanja bunga Rp687,2 juta, belanja hibah Rp17,1 M, belanja bantuan sosial Rp2,9 m, dan belanja bantuan keuangan Rp369,9 juta.

Lalu, ada belanja modal Rp120,7 M yang terdiri dari belanja tanah Rp0, belanja peralatan dan mesin Rp27 M, belanja gedung dan bangunan Rp40,9 M, belanja jalan irigasi dan jaringan Rp52,2 M, dan belanja aset tetap lainnya Rp564,8 juta.

“Dinamika yang pernah terjadi di Lampung Utara turut memengaruhi kinerja pemerintahan dan pembangunan sehingga membuat LKPD Lampura menurun menjadi WDP,” kata dia.

‎Sidang kemudian ditutup dengan penyerahan materi laporan dan akan kembali dilanjutkan Kamis. Agendanya pandangan umum fraksi – fraksi. (*)