Harianwarna.ID, Lampung Barat – Pemerintah RI terus berupaya memuliihkan kondisi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Kali ini Kemensos RI menyalurkan tambahan bansos berupa beras bagi 16.988 KPM (keluarga penerima manfaat).
Seluruh KPM merupakan perserta program PKH (program keluarga harapan) yang merupakan keluarga paling rentan dalam menghadapi wabah global. Masing-maing KPM akan menerima beras sebanyak 15 kilo per bulan selama tiga bulan.
Pendistribusian untuk tiga bulan, yakni Bulan Agustus, September dan Oktober dilakukan sekaligus pada Bulan Oktober ini sehingga masing-masing KPM akan menerima tiga kantong beras berbobot total 45 kg.
Kemensos menunjuk Perum Bulog sebagai penyedia barang dan menggandeng PT BGR (Banda Gara Reksa) menjadi pihak penyalur dalam program bansos beras ini. PT BGR bertanggungjawab mendistribusikan beras bantuan hingga ke titik distribusi yang telah ditentukan. Adapun kualitas beras yang ditentukan dalam program ini adalah kualitas medium.
Hal ini dijelaskan Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Feri Istanto saat ditemui di Gudang Bulog Sekuting, kemarin (12/10/20).
Menurutnya, jumlah total beras yang disalurkan bulan ini 764 ton untuk 16.988 KPM.
“Pekan depan sudah mulai kita salurkan ke tangan penerima manfaat,” ujar Feri.
Ia menambahkan, pendistribusian bansos tambahan ini melibatkan pendamping PKH. Hal ini untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi titik distribusi, tepat jumlah dan tepat kualitas.
“Masing-masing kecamatan juga sudah kita surati untuk mendukung program ini. Agar kendala teknis yang mungkin timbul dapat diantisipasi,” imbuhnya.
Koordinator Pendamping PKH Lampung Barat Arsya mengatakan pihaknya konsentrasi pada kendala teknis jarak tempuh dari titik distribusi menuju rumah masing-masing KPM. Untuk memastikan tidak terjadi pungutan yang membebani masyarakat dengan dalih ongkos angkut, pihaknya tengah mengajukan usulan agar biaya angkut pada lokasi terpencil di tanggung PT BGR sebagai pihak ketiga.
“Sebab di Lambar banyak dusun dan kantong dusun yang KPM nya cukup jauh dari titik distribusi yang telah ditetapkan. Supaya tidak ada pungutan yang membebani warga, kita usulkan biaya angkutnya dibayar pihak rekanan,” terang Arsya.
Ia menambahkan semua pihak harus memastikan bansos tambahan beras ini bebas dari pungutan yang membebani warga PKH. (daniel/eki purnomo)