KOTABUMI – Kritikan tentang impor pejabat terus terjadi, baik dari masyarakat sampai tokoh politik. Kali ini kritikan datang dari DPRD setempat, yang menilai Kebijakan impor pejabat yang dilakukan oleh pemerintah Lampura akan mempengaruhi anggaran belanja daerah. Akibatnya, akan memberatkan pembangunan daerah.

“Saat ini, keuangan daerah sedang memgalami difisit. Jadi, pertimbangkan untuk import pejabat dari luar daerah.  Dari pejabat Sekda, sampai kabid semua import, kapan kita mau majunya,” Kata anggota DPRD, Rahmat Hartono pada Bupati Budi Utomo saat sidang paripurna DPRD, Rabu (20/4/2021) lalu.

Apa yang di sampaikan Rahmat Hartono yang juga mantam Ketua DPRD setrmpat, sangat beralasan. Mengingat, dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekdakab) Lampura sampai jabatan Kepala Biidang, banyak dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dimana, tempat asal Sekdakab bekerja sebelumnya.

Parahnya lagi, import ini di yakini Rahmat akan mempengaruhi belanja daerah sekaligus menghambat karier pegawai yang sudah lama mengabdi di Lampung Utara.

“Coba kita kaji bersama, untuk belanja pegawai kita saja sekarang sudah Rp700-an Miliar lebih. Kalau ini terus di lakukan, apa tidak memberatkan daerah,” tegasnya.

Selain itu, prnambahan Pegawai dari luar ternyata tidak menjadi lebih baik. Hal inilah, yang membuat Rahmat gusar.

“Bisa di lihat, ada dua dinas yang masih  kurang baik,” jelasnya pada Bupati.

Untuk di ketahui daftar beberapa nama pejabat import yang di himpun. Dari Sekdakab, Kabid Perbendaharaan BPKA, dan masih banyak nama-nama pejabat lainnya. (*)