Lampung Utara – Bupati Budi Utomo menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Utara tahun 2022 pada DPRD Lampung Utara, Senin (8/11/2021).

Pantauan di lokasi, sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Romli ini dihadiri tak kurang dari 26 anggota. Selain itu, sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah maupun perwakilannya juga terlihat hadir.

“‎anggota yang hadir berjumlah 26 orang. Dengan demikian, kuorum rapat terpenuhi,” kata Romli membuka sidang.

Setelah menyampaikan perkataan untuk membuka sidang, Romli kemudian mempersilakan Bupati Budi Utomo untuk menyampaikan RAPBD tahun 2022. Dalam sidang paripurna tersebut, Budi Utomo mengatakan, penyampaian RAPBD ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kesepakatan itu dilakukan pada tanggal 19 Oktober lalu.

“‎RAPBD ini tak hanya disusun berdasarkan aturan yang berlaku, tapi juga diselaraskan dengan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Lampung Utara,” terangnya.

Menurut Budi, penyusunan RAPBD ini dilakukan berdasarkan asumsi yang telah dibahas pada KUA-PPAS beberapa waktu lalu. Secara garis besar, RAPBD ini di antaranya terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan pengeluaran pembiayaan, serta surplus atau defisit.

“Pembiayaan netto sebesar Rp‎118.538.327.350,” kata dia.

‎Budi menyebutkan, APBD merupakan dasar dari pelaksanaan pembangunan di setiap daerah termasuk Lampung Utara. ‎Pembangunan sendiri ditujukan untuk menggerakkan roda perekonomian daeah. Apalagi, laju perekonomian saat ini sedang tersendat akibat pandemi Covid-19.

“Harapannya, RAPBD ini dapat segera dibahas dan disepakati‎ sehingga proses pembangunan memiliki landasan hukum,” ujarnya.

‎Sidang ini ditutup dengan kesepakatan untuk meniadakan pemandangan umum fraksi terkait RAPBD. Itu dikarenakan fraksi – fraksi cenderung untuk membahasnya di tingkat Panitia Kerja Badan Anggaran. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda laporan hasil Panja Banggar pada 22 November mendatang.‎ (*)