Tanggamus – Terkuaknya upeti di tubuh PWI Lampung terus menjadi polemik, hal inilah yang membuat pengurus PWI kabupaten/kota menjadi kesal. Sebab, upeti sangat memberatkan pengurus daerah. Untuk itu, dalam konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Lampung pada tanggal 2-3 Desember 2021 mendatang, para kontestan ditantang untuk menghilangkan tradisi buruk tersebut.
Salah satu Bakal Calon Ketua PWI Provinsi Lampung, Juniardi SIP MH, dalam road show juga mendapat tantangan dari pengurus PWI daerah. Dirinya diminta untuk menghapus budaya upeti dan setoran kepada Pengurus Provinsi Lampung, yang selama ini diberlakukan.
Kali ini tantangan Juniardi datang dari pengurus PWI Kabupaten Tanggamus, menurut mereka, pengurus daerah harus mengikuti tradisi itu. Ektremnya, jika tidak di patuhi maka akan dimusuhi, serta dicari kelemahannya, termasuk ancaman pembekuan sebagai pengurus.
“Kami berharap jika calon ketua terpilih, hal hal itu harus dibenahi. Karena itu menjadi beban. Saya sendiri saat itu mengalaminya, jika tidak patuh maka diancam akan dibekukan, ini organisasi apa. Maka saya menolak, dan begini akhirnya, komunikasi menjadi tidak baik,” kata salah satu senior PWI Tanggamus, saat menerima kunjungan Juniardi, yang didampingi Abdullah Asma’ud, Senin 8 November 2021.
Menurutnya, hal ini juga banyak dialami pengurus PWI Kabupaten lainnya di Lampung.
“Bang Jun juga sudah dengan sendiri, dari kawan kawan di daerah lainnya. sama problemnya, dan lagi itu tidak transparan. Mau dilantik saja harus setor sekian, amu acara dipatok iuran sekian. Maka kadang pengurus daerah itu malah untuk datang ke Provinsi,” katanya, diamini pengurus lainnya yang hadir.
Menanggapi hal itu, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung itu membenarkan bahwa kabar budaya upeti, setoran untuk kegiatan, hingga acara berbayar itu sama dialami beberapa daerah yang sudah dia kunjungi.
“Ya, intinya itu akan menjadi progres perbaikan program ke depannya. Sehingga tidak lagi cara cara yang memberatkan pengurus daerah ada. Itu harus di hapus, harusnya pengurus provinsi ikut mensejahterakan pengurus di daerah, bukan menjadikan sapi perahan,” katanya.
Selain persoalan upeti, pengurus juga berharap upaya perlindungan dan advokasi bagi wartawan anggota PWI di daerah dapat di perkuat, sehingga betul betul anggota PWI itu merasa terlindungi secara hukum, dalam menjalankan tugas tugas jurnalistik.
“Betul itu, kedepan kita akan adakan penguatan perwakilan daerah dalam hal yang membidangi perlindungan dan advokasi terhadap wartawan di daerah. Jadi bidang pembelaan aja maju terus, apalgi jadi ketua, ” kata Juniardi yang selalu mengenakan almamater PWI disambut gelak tawa belasan pengurus PWI Tanggamus.
Karena, lanjut Juniardi, selain penguatan sebagai profesi jurnalistik, PWI didaerah juga harus ikut andil melakukan edukasi kepada narasumber, baik birokrat, aparat, guru, Kepala Desa, hingga masyarakat umum. “Kita sama sama wajib memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para narasumber, agar memahai tugas fungsi wartawan, hingga metode jika berhadapn dengan wartawan,” kata Juniardi. (Rls)