Lampung Utara — Polemik anggaran DPRD Lampung Utara tahun 2022, telah di respon oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meaki merespon, BPK tetap berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan keuangan DPRDD tersebut.

“(Kalau soal itu) belum bisa saya sampaikan,” ucap Ketua Tim BPK yang memeriksa keuangan Pemkab Lampung Utara, Bari belum lama ini.

Keengganannya itu dilatarbelakangi oleh belum berakhirnya proses pemeriksaan laporan keuangan terhadap seluruh perangkat daerah di Pemkab Lampung Utara. Namun, saat proses itu selesai, hasil pemeriksaan tersebut akan segera mereka sampaikan.

“Kalau memang sudah kelar, nanti kami sampaikan hasilnya,” ujar dia

Saat ditanya tanggapannya mengenai belum tuntasnya pengembalian temuan BPK tahun 2021 di Sekretariat DPRD, Bari menjelaskan jika harus membahasnya terlebih dulu dengan pihak inspektorat. Sebab, dalam pemeriksaan pada tahun lalu tersebut, ia belum masuk ke dalam tim BPK.

“Saya belum bisa ngomong karena saya bukan anggota tim pada tahun lalu,” terangnya.

Diketahui, pengelolaan anggaran tahun 2022 di Sekretariat DPRD ‎ramai dikabarkan bermasalah. Total anggaran yang bermasalah dikabarkan mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Parahnya lagi, uang negara sebesar itu dikabarkan masuk ke dalam rekening pribadi sejumlah oknum pegawai di sana. Kemungkinan itu secara tersirat dibenarkan oleh Sekretariat DPRD Lampung Utara, Eka Dharma Tohir. Uang yang diduga masuk ke rekening ‎pribadi itu besarannya bervariasi. Ada yang sebesar Rp1,9 miliar, ada yang Rp900 juta, dan juga Rp400 juta, serta Rp700 juta. (*)