“APBD Hanya Mimpi”
Oleh : Rolly Johan
Selasa, 19 September 2023
Ada yang menarik perhatian saya dalam sepekan terakhir, dimana memasuki bulan September banyak kegiatan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 belum berjalan meskipun persiapan pelaksanaan telah siap.
Untuk itulah, saya bincang santai dengan Kasi di Bagian Barjas Lampung Utara, Agusri,. Menurutnya, untuk pelaksanaan lelang kegiatan fisik memang tugas bagian Barjas. Namun pelaksanaan tersebut, harus menunggu perintah pimpinan, atau setidaknya rekomendasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA). Sebab yang mengetahui kondisi keuangan daerah adalah BPKA.
“Tugas kita disini hanya melaksanakan perintah, jika belum ada perintah dari pimpinan atau ada rekom dari kepala keuangan kami belum berani melaksanakan lelang,” kata Agusri.
“Kami tidak ingin disalahkan, melaksanakan lelang gak taunya dananya gak ada. Makanya, kami sekarang sifatnya menunggu perintah,” lanjutnya.
Apa yang disampaiikan Agusri ini sebenarnya nyata, sebab Jika mau jujur, diakui atau tidak dalam kurun hampir satu tahun terakhir ini atau tepatnya bulan Sepetember 2023, kondisi keuangan di Kabupaten Lampung Utara semakin memperihatinkan. Jadi tidak bisa disalahkan jika roda pemerintahan daerah tidak berjalan sesuai harapan. semua rencana dan program disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) terkesan berjalan ditempat (stagnan).
Hal ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran setiap OPD per September ini baru mencapai 15-25% saja, akibatnya banyak rencana kegiatan tidak terlaksana, terutama kegiatan fisik yang telah direncanakan tahun sebelumnya.
Setelah dari Barjas, akhirnya saya berbincang dengan Kepala Bappeda Lampung Utara, Andi Wijaya, yang juga masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, kondisi keuangan daerah sedang tidak baik, sehingga banyak rencana kegiatan maupun penyerapan anggaran setiap OPD mencapai 25%.
Sementara untuk anggaran kegiatan fisik ada Tiga sumber, pertama Dana Alokasi Khusus (DAK), kedua Mandatori, ketiga Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara APBD lampung utara habis hanya untuk belanja pegawai (gaji).
“Semua kegiatan tergantung dengan keuangan daerah, jika tidak memungkinkan maka apapun kegiatan baik fisik dan non fisik tidak akan terealisasi,” kata Andi.
Sebab lanjutnya, apapun yang tertuang dalam APBD hanya rencana dan tidak harus semua berjalan jika tidak didukung keuangan.
“Jujur saja APBD itu hanya rencana, berjalan atau tidaknya tergantung keuangan dan sumber pendapatan yang masuk. Jadi tidak ada keharusan yang tertuang dalam APBD harus terlaksana kecuali belanja pegawai,” ujarnya.
Begitu halnya kegiatan fisik bersumber dari APBD baik di PUPR dan dinas lainnya yang sudah siap dilelang semua tergantung kesiapan keuangan.
“Jika keuangan siap, kegiatan pasti berjalan. Jika tidak siap, mau gimana. Konsekwensinya, harus siap menghadapi keadaan ini. Lebih jelasnya silahkan tanya ke BPKA, karena bukan wewenang kita menjawab masalah keuangan,” ungkapnya.
Dari dua sumber diatas, dapat kita simpulkan bahwa semua kegiatan tergantung keuangan daerah meskipun telah tertuang dalam APBD. Sebab dapat dikatakan APBD hanya sebuah ‘mimpi’, yang diharapkan menjadi kenyataan. Selain itu juga, dari data lain yang berhasil saya himpun, pemerintah daerah saat ini sedang fokus untuk membayar hutang kegiatan fisik tahun 2022 yang belum terbayar.(*)