“Politik Dinasti..?”
Oleh: Rolly Johan, SH
Kamis, 02 November 2023
Politik dinasti bisa kita artikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.
Saya sangat sependapat dengan salah satu Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, yang mengatakan bahwa Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik dimana benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Dan inilah yang disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru.
Sebenarnya Politik dinasti telah tumbuh dan berlaku sejak jaman kerajaan, dimana pewarisan kekuasaan ditunjuk langsung secara turun temurun. Untuk zaman modern sekarang ini bisa kita lihat dari beberapa negara, seperti Arab Saudi, Korea Utara. Ini terlihat jelas politik dinastinya, dimana calon pewaris telah dipersiapkan jauh hari sebelum rajanya turun tahta.
Jika kita mau jujur, dinasti politik dulu dan sekarang tidak ada bedanya. Yang membedakannya sekarang adalah sistem, dimana pewarisan dinasti bagi anak ataupun keluarga harus melawati jalur politik prosedural. Artinya, Anak atau keluarga harus masuk dan menjadi bagian keluarga dari salah satu partai politik. Sehingga, patrimonialistik ini terselubungi oleh jalur prosedural tersebut.
Ada benarnya, jika Dinasti politik dilarang tegas. Sebab ini akan menjadi sebuah tradisi buruk bagi perpolitikan suatu negara modern yang akan melaksanakan Pemilu Legislatif, Pilkada ataupun Pilpres. Kekhawatirannya adalah, Korupsi semakin tidak terkendali, dan kehancuran bagi suatu daerah ataupun negara.
Meski demikian, secara objektif menurut saya bahwa ”Poltik Dinasti’ sah-sah saja dan manusiawi selagi pewaris mempunyai kemampuan dan itikad baik untuk kemajuan daerah atau negaranya. Dan yang tidak baik itu adalah, adanya unsur pemaksaan kehendak yang tidak didukung kemampuan, intelektual dari calon ahli waris.
Kita flashback saat Mbak Tutut anak dari Presiden Soeharto diangkat menjadi menteri, Gibran menjadi walikota bahkan saat ini menjadi cawapres, itu salah satu langkah strategi orang tuanya untuk mendidik sekaligus mewariskan ilmu politiknya kepada anak-anaknya. Jadi menurut saya tidak ada salahnya, jika calon ahli waris xakap dan mempunyai kemampuan.
Disadari atau tidak, Politik Dinasti ini telah berjalan dengan sendirinya dari tingkat Desa, Kabupaten, bahkan tingkat pusat. Semua akan berusaha agar kekuasaan tetap dalam lingkaran keluarganya, baik Kepala Desa, Bupati, Gubernur, sampai Presiden.
Inilah yang saya sebut manusiawi, karena semua pemimpin juga akan melakukan hal yang sama disaat dirinya sudah dinyatakan tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali, maka dirinya akan mempersiapkan penggantinya yang sudah tentu dari garis keturunan atau keluarganya. (*)