“Terpuruk Ulah siapa..?”
Oleh : Rolly Johan, SH
Sabtu, 10 Agustus 2024
Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu Kabupaten tertua diwilayah Provinsi Lampung, dengan wilayah yang begitu luas dan terkenal hasil buminya, menjadikan daerah ini makmur dan sejahtera.
Sayangnya, seiring dengan perkembangan jaman akhirnya kabupaten yang begitu luas ini menjadi sempit dengan adanya “Moratorium”, sehingga atas usulan maka daerah ini mau tidak mau dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa kabupaten diantaranya, Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang, dan Way Kanan.
Dengan adanya moratorium ini tidak menjadikan Lampung Utara semakin baik dan maju, bahkan terlihat semakin tertatih-tatih dalam melangkah. Wajah atau penampilan daerah tidak ada yang berubah, meskipun sudah beberapa kali pergantian kepala daerah.
Dari data yang didapat Harianwarna.id, pembangunan yang terlihat dan dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan jalan dua jalur di jalan protokol, yakni jalan Jendral Sudirman dan Gedung Islamic Center pada era kepemimpinan Drs. Zainal Abidin. MM., sebagai Bupati Lampung Utara periode 2008-2013.
Ironinya, pasca kepemimpinn Zainal Abidin tidak ada lagi pembangunan yang terlihat dan dirasakan masyarakat. Pembangunan tekesan jalan ditempat, dan ini dapat dibuktikan pada tahun 2013-2018. Diperiode ini, hanya satu kali pembangunan yang diakui masyarakat yakni oada penghujung tahun 2018, dimana saat ini pembangunan merata dipelosok pedesaan. Dan inj juga bisa kita maklumi, dimana tahun tersebut memasuki tahun politik yakni Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada).
Tapi disadari atau tidak, pada periode tersebut begitu banyak persoalan yang tetjadi. Dimulai dari Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tidak terbayar, tidak terbayarnya pekerjaan para rekanan, dan minimnya anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah yang diketahui hanya 500juta/tahun sampai sekarang.
Pembengkakan pagu APBD yang diusulkan Pemkab ke DPRD saat itu hanya sebuah “Mimpi” atau “Hayalan” yang tidak sesuai kenyataan.. Alhasil, pembangunan yang dilakukan Pemkab Lampung Utara selama ini adalah sebuah hutang yang belum terlunasi hingga saat ini.
Hal ini terkuak pasca Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap KPK atas dugaan Korupsi, Budi Utomo kala itu dilantik menjadi Bupati banyak mengeluh atas beban yang harus diselesaikan. Sehingga tidak heran, dimanapun berada Budi Utomo tidak segan-segan mengatakan masalah yang ada adalah ‘peninggalan’ yang lama.
Namun sejauh ini belum.diketahui juga, apakah alibi ini merupakan bagian strategi Budi untuk mencari.kambing hitam ataukah bukan..? Sehingga Budi nyaman dengan posisinya sebagai bupati Lampung Utara, menggantikan Agung Ilmu Mangkunegara.
Jika dilihat dalam 5 tahun terakhir, keberadaan Budi sebagai Bupati tidak membuat Lampung Utara semakin membaik. Seakan terjadi pembiaran terhadap roda pemerrintahan, Budi asik dengan Alibi vertigonya, sementara pejabatnya banyak yang diobok-obok Aparat Penegak Hukum (APH). Komunikasi Forum Komumikasi Pimpinan Daerah terputus, disi lain Budi sibuk menyiapkan berkas untuk pinjaman/hutang pada bang Jabar sebesar 120.Milyar dengan dalih Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dengan tambahan hutang yang tak bermanfaat dan terkesan menguntungkan sepihak ini, membuat kondisi keuangan Lampung Utara semakin memburuk. Semua program OPD tidak berjalan, serapan anggaran OPD satu tahun dari 500juta hanya 15-20% saja. Sebab konsentrasi anggaran 70% untuk membayar hutang PEN yang sampai saat ini belum lunas.
Pemulihan keuangan Lampung Utara ini tidak akan selesai dalam satu dekade, meskipun berganti kepemimpinan /Bupati. Sebab beban hutang ini sudah tercipta pada periode sebelumnya, ditambah lagi hutang PEN yang dianggap.mubazir dan menambah beban daerah. melihat kondisi dan nasib kabupaten tertua ini timbul pertanyaan Ini “Ulah Siapa..?”.
Sebagai masyarakat Lampung Utara tentunya sangat sedih melihat kondisi ini, untuk itulah kedepan sebagai masyarakat yang cerdas mari kita bersama-sama mendorong pemimpin Lampung Utara kedepan, agar dapat membenahi daerah sedikit demi sedikit meskipun sulit. Harapannya adalah, mendapat pemimpin baru yang dapat membenahi daerah dengan pemikirannya sendiri tanpa remot control yang dikendalikan orang lain. (*)