“Buruknya Kinerja Pejabat Lampura”
Oleh : Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE.
Jum’at, 13 Desember 2024
Pasca unjuk rasa yang dilakukan beberapa elemen dikantor Pemkab, dan DPRD Lampung Utara kemarin, menambah sisi buruk kabupaten Lampung Utara yang tidak pernah berhenti dari sebuah masalah.
Untuk itulah, Akademisi sekaligus praktisi Hukum Universitas Hukum Muhammadiyah (Umko), Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., sangat menyayangkan hal ini terjadi. Dengan keadaan ini juga, dirinya menyampaikan siaran pers terkait dengan unjuk rasa dua elemen masyarakat di Lampung Utara yang terjadi dalam satu minggu terakhir.
Dalam tanggapannya, Dr. Suwardi yang juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Warna.id, menyampaikan rasa prihatinnya terhadap kinerja Pemerintah daerah selama ini. Sebab hal ini tidak seharusnya terjadi, apabila setiap kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemkab Lampung Utara bekerja dengan maksimal.
Sebagai contoh adalah terkait dengan unjuk rasa kemarin (12/12/2024) dari Persatuan Petani Singkong kabupaten Lampung Utara, sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Intelijen Daerah yang ada di Badan Kesbangpol Lampung Utara dapat bekerja dengan maksimal. Karena isu pergerakan massa yang akan menyampaikan aspirasinya terkait dengan anjloknya harga singkong dapat diantisipasi dengan segara, karena isu tersebut telah berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam satu minggu terakhir.
Sebenarnya hal ini dapat segera diantisipasi dengan cara mengumpulkan dinas terkait, untuk mencarikan jalan keluarnya sehingga tidak perlu ada pergerakan massa. Kemudian pemerintah dapat memanggil atau mendatangi simpul-simpul massa yang akan berunjuk rasa dan perusahaan pengelola tepung tapioka yang ada di Lampung Utara dengan cara duduk bersama untuk mencarikan jalan keluar yang terbaik terkait dengan harga singkong tersebut.
Jika dilakukan cara ini sebelumnya, maka saya yakin tidak akan ada pergerakan massa yang akan menuntut perbaikan harga singkong tersebut, karena keinginan mereka dapat terjawab.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa langkah ini tidak dilakukan? Apakah efek dari Pilkada yang baru saja selesai sehingga ada beberapa oknum pejabat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dukung mendukung salah satu calon?. Atau mungkin akibat tidak terbayarnya TPP, sehingga mereka menjadi malas-malasan dalam bekerja?.
Jika itu penyebabnya, maka mau tidak mau kinerja yang buruk ini tidak dapat dipertahankan dan harus segera di evaluasi sehingga kabupaten Lampung Utara tidak semakin terpuruk, atau tetap berada pada zona kabupaten termiskin se provinsi Lampung.
Kedepan saya berharap, agar dimasa kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten Lampung Utara Hamartoni – Romli dapat menunjukkan kinerja yang baik, terutama memilih perangkatnya harus yang terbaik, sehingga dapat bersinergi dan bekerja dengan baik pula. (*)